Wednesday, September 22, 2004

SUB KONTRAK DARI DPIL KE KAWASAN BERIKAT

Subkontrak dari DPIL ke Kawasan Berikat (KB) semula berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 tidak diperkenankan. Karena tujuan pendirian KB sendiri adalah untuk meningkatkan ekspor dengan memberikan insentif antara lain penundaan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak (PPN, PPnBM, dan PPh) atas impor bahan baku dan mesin.

Namun sejak Indonesia dilanda krisis, banyak Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) yang mengalami kelesuan order sehingga eksponya drop. Untuk itu Menter Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KMK.04/2003 tanggal 29 April 2003 ditetapkan bahwa PDKB dapat menerima pekerjaan sub kontrak dari DPIL. Keputusan ini berlaku hanya 1 (satu) tahun dan berakhir pada tanggal 28 April 2003.

Banyak PDKB yang telah merasakan manfaat dengan menerima pekerjaan sub kontrak dari DPIL. Setidaknya para PDKB bisa survive dan meningkatkan keuntungan perusahaannya.

Namun apa daya, setelah 28 April 2003, PDKB tidak dapat memperoleh ijin baru ataupun memperpanjang ijin untuk menerima pekerjaan sub kontrak dari DPIL. Padahal menurut beberapa PDKB pasar ekspor belum juga membaik.

Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/KMK.04/2004 tanggal 31 Agustus 2004 kembali memberikan kesempatan kepada para PDKB untuk menerima pekerjaan sub kontrak dari DPIL. Keputusan inipun berlaku hanya untuk 1 (satu) tahun dan berakhir pada 30 Agustus 2004.
Bagaimana cara mendapatkan ijinnya.

Untuk mendapatkan ijin menerima pekerjaan sub kontrak dari DPIL, Anda dapat mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-23/BC/2003 tanggal 04 Juli 2003 tetang Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Sub Kontrak Dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya Ke Kawasan Berikat.
Surat Edaran ini semula merupakan petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KMK.04/2003 tanggal 29 April 2003 yang telah berakhir pada 28 April 2004.
Akan tetapi karena sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/KMK.04/2004 tanggal 31 Agustus 2004 belum dibuat Surat Edaran terbaru, maka PDKB dapat tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-23/BC/2003 tersebut untuk mendapatkan ijin baru.

Bagaimana Prosedurnya.

Pertama : Siapkan surat permohonan sesuai Lampiran I Surat Edaran Nomor SE-23/BC/2003. Yang perlu diperhatikan adalah ikuti formatnya, isilah bagian yang kosong sesuai kondisi PDKB, dan harus dilekati materai Rp.6.000,-.

Kedua : Ajukan surat permohonan kepada :

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.
Direktur Teknis Kepabeanan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jalan Ahmad Yani (By Pass) Jakarta

dengan dilampiri surat ijin Kawasan Berikat / PDKB.

Ketiga : Apabila diijinkan oleh Direktur Jenderal maka ijin tersebut berlaku sebagai persetujuan prinsip yang hanya diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya persetujuan.
Keempat : Pelaksanaan lebih lanjut silahkan ikuti Surat Edaran Nomor SE-23/BC/2003.

Semoga Bermanfaat

Fuad Muftie.

Informasi lebih lanjut hubungi :
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat
Jl. A. Yani - By Pass
Jakarta Timur
Tlp. 021-4890308 ext. 213 / 217

==============================================
PS : ramaikan forum diskusi Kawasan Berikat di http://www.beacukai.go.id/forum dan dapatkan solusi Kawasan Berikat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan Anda

KawasanBerikat.blogspot.com

Selamat datang di Blog Kawasan Berikat, satu-satunya blog yang mengupas perkembangan Kawasan Berikat di Indonesia.

Blog ini kami dedikasikan kepada para investor dan perusahaan industri pengguna fasilitas Kawasan Berikat / Bonded Zone (dahulu disebut EPTE = Entrepot Partikelir Tujuan Ekspor) untuk kemajuan usahanya di Indonesia.

Tujuannya semata-mata untuk memberikan informasi kepada Anda tentang seluk beluk Kawasan Berikat agar Anda lebih memahami potensi-potensi dari fasilitas ini untuk menggandakan keuntungan perusahaan.

Harapan kami semoga bisa menjadi jembatan untuk mengurangi gap informasi yang terjadi antara pemerintah dan pengguna jasa.

Selamat menikmati.

Fuad Muftie.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat
Jl. A. Yani - By Pass
Jakarta Timur
Tlp. 021-4890308 ext. 213 / 217

==========================================================
Fuad Muftie telah bekerja untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan sejak 1995. Sejak tahun 2002 telah mendalami Kawasan Berikat dan membantu para pengusaha memanfaatkan fasitas Kawasan Berikat.
Informasi lebih lanjut tentang Fuad Muftie silahkan klik di sini.